KERTAS sudah sedemikian akrab dengan keseharian kita. Tidak ada hari tanpa kertas. Di sekililing kita kertas. Semuanya kertas. Mulai dari makalah tugas kuliah, koran yang tiap hari dibaca, buku, serakan so’al ujian, bungkus gorengan, bahkan kitab suci yang kita sakralkan. Sebegitu akrabnya, hingga seringkali lupa dan malas untuk menengok sedikit saja, sebenarnya siapa dia? Kertas yang menjadi bagian dari diri kita itu.

Sejarahwan mungkin akan  bilang bahwa kertas adalah nama benda pertama kali ditemukan di Mesir sekitar tiga abad sebelum masehi. Mereka menggunakan daun papyrus dengan bentuknya yang lebih ringan daripada media tulis sebelumnya seperti gerabah, batu, tulang, keramik, ataupun logam. Di atas daun papyrus inilah orang Mesir menuliskan dirinya. 

Daun “papyrus” sampai sekarang masih dipakai untuk menyebut kertas (ingg. paper). Ia menjadi semakin ringan dan praktis saat lembar-lembar tipis itu ternyata bisa dibuat dari serat-serat sekitaran abad 1 masehi di Cina. Sejak itu, dia merayap ke Jepang, Samarkand, Baghdad, Maroko, dan melalui peradaban Islam (the Golden Bridge) merambah eropa. 

Perkembangan selanjutnya adalah saat di Perancis muncul mesin produksi kertas pada abad  18. Dari situ kemudian kertas diproduksi secara besar-besaran.

Tapi mengenali kertas tidak cukup hanya dari tinjauan historis-materialis belaka. Ada pertanyaan lain mengenai dia. Pertanyaan kecil tapi cukup menguras perhatian kita: “Mengapa manusia memerlukan kertas?”, “Lalu, dengan asumsi bahwa kertas sudah menjadi bagian dari hidup kita, bagaimanakah manusia pada masa sebelum dan sesudahnya?”. 

Maka, inilah sekelumit risalah kertas, membaca keberadaan, kebudayaan, dan peradaban manusia yang ter-embargo ruang dan waktu dari kertas.

Irama HIdup Manusia

Inna al-insan asykala ‘alaihi al-insan. Manusia adalah masalah konkret bagi dirinya sendiri. Itu adalah satu pengandaian dari Mohammad Arkoun. Kalau boleh diterjemahkan, maksud dari kata-kata itu (tanpa bermaksud justifikasi makna), bahwa manusia akan selalu mencari solusi dari masalah-masalah yang melingkupi dirinya. 

Masalah itupun sebenarnya adalah masalah yang menjadi masalah bagi dirinya. Dan bisa dikatakan bahwa masalahnya terletak pada manusia itu sendiri. Bukan yang lain dari itu, bukan pada alam ataupun Tuhan.

Masalah kedirian inilah yang kemudian menggoda manusia untuk memahami yang di luar dirinya. Usaha memahami itu melibatkan usaha mati-matian seluruh potensi kemanusiaannya. Dengan memahami yang di luar dirinya, manusia berharap akan menemukan jawaban atas masalahnya itu. Jawaban tersebut tidak harus memuaskan, yang lebih penting adalah melegakan. 

Kerja semacam itu berlaku tiap harinya, dimanapun. Karena bagi manusia, banyak sekali sesuatu di sekelilingnya yang menunggu jawaban, untuk dirinya sendiri. Ironisnya, jawaban itu pada akhirnya oleh manusia menjadi masalah yang sama sekali baru dan berbeda dengan sebelumnya yang juga butuh jawaban baru. Begitu seterusnya. 

Hal demikian terus berlangsung selama riwayat hidup manusia berlangsung. Secara tanpa sadar, tiap saat secara halus kerja tersebut menjadi benang-benang yang merajut Peradaban dengan motif yang ambigu.

Dalam perjalanan sirkular tersebut, manusia selalu memperoleh pengalaman yang selalu berbeda saban dina. Pengalaman yang mengesankan dari proses ini mengakibatkan manusia mempunyai sifat dasar untuk selalu eksis, menampakkan dirinya. Menitipkan dirinya pada sesuatu di luar dirinya. 

Kebutuhan ini sedemikian urgen-nya hingga manusia menceritakan pengalaman-pengalamannya tersebut dalam bentuk simbol. Simbol-simbol itu terbentang pada berbagai media yang mungkin untuk menampungnya. Masyarakat purba berusaha menampilkan eksistensi dirinya dengan menceritakan pengalaman berburunya yang paling mengesankan di dinding-dinding gua, pada batu, tulang dan apapun yang mungkin.

Dengan asas logika al-wajibu bi asy-syai’i wajibu bi wasa’ilihi meka dapat dijelaskan bahwa keharusan manusia untuk menjawab masalah hidupnya meniscayakan dia mempunyai pengalaman yang mengesankan. Pengalaman yang bersifat individual tersebut mengharuskan dia bercerita, menaruh pada hal yang selain dirinya. Dan karena sifat asasiah manusia terhadap yang ultima maka manusia selalu mencari media yang tepat yang lebih dari yang sebelumnya. 

Dalam perkembangnnya media tersebut mengalami berbagai macam perkembangan ke arah yang lebih efisien, mudah didapat dan massif. Dengan desakan demikianlah, manusia menemukan satu demi satu media eksistensialis-nya. Hasrat yang memungkinkan pada akhirnya ditemukan kertas.

Membaca Kertas, Membaca Manusia

Pada masa pra-literasi,  untuk menjelaskan misal: pelangi, akan banyak sekali penggambaran, rumit dan tidak gamblang. Bersifat implisit, puitik, dan tanpa akurasi/presisi. Tak jarang masa ini disebut sebagai jaman hiperestetik. Model komunikasi yang dibangun adalah kesan mental dan psikologis. 

Segala pembacaan atas alam berdasarkan pada seluruh aktifitas indera, juga pada koordinasi di antaranya. Satu hal, pada masyarakat lisan, bisa dimaknai bunyi, wujud visual, rasa, dan aromanya. Demi kesan psikologis, maka semua interaksi ini harus maksimal. Terjadilah pergumulan yang serius antara manusia dan realitas.  

Segala pembacaan indera dan refleksi atas alam setelah manusia mengenal kertas bisa dibilang sangat berbeda. Tulisan melepaskan sama sekali konteks konkret realitas yang sesungguhnya. 

Terjadi reduksi hebat-hebatan. Lembar-lembar kertas menyiutkan ruang dan waktu yang berkelindan dan tumpang tindih dengan tafsir kebertubuhan manusia menjadi peristiwa-peristiwa yang linier, struktural, logis dan sistematis.

Masyarakat pembaca yang cukup puas pada zaman ini menjadi masyarakat reduktif. Satu potret (berhentinya waktu dalam satu ruang tertentu) hanya ditampilkan dalam narasi, redaksi dan frame yang tunggal. Paling banter beberapa, itupun dualistik (hitam-putih/biner).

Kertas membukakan gerbang bagi manusia untuk menjelaskan sesuatu dengan seolah-olah presisi dan identik. Realitas tampil dalam pernyataan-pernyataan yang dingin, kaku, netral, hambar, tawar, tanpa ruh, tanpa nyawa, tanpa emosi. 

Realitas oleh kertas diubah yang tadinya mengharu biru dan memiliki makna yang bertebaran menjadi realitas yang cuek, tak terlalu peduli pada manusia. Dia hanya objek yang diobservasi, dibaca, dianalisis, didiskusikan, diseminarkan, dibedah dan akhirnya disobek-sobek sendiri.

Memang, tidak bisa dinafikan bahwa kertas mempunyai kelebihan saat bicara substansi. Tapi perlu diketahui juga bahwa dia terlalu angkuh untuk mengakui adanya abnormalitas, ambiguitas, kompleksitas dan pluralitas kenyataan. Karena kertas terlalu ambisius memburu kepastian dan kejelasan. 

Dia arogan dengan membela mati-matian kebenaran yang didedah searah secara epistemologis, ontologis juga aksiologis tanpa awas mengakui keterbatasan dan kemungkinan di luar logikanya sendiri.

Percaya atau tidak, masa pasca-literasi menunjukan gelagat kembali pada sifat-sifat masa pra-literasi. Pada zaman ini, dengan dunia cyber-nya orang-orang merayakan keterbatasan dan kemungkinan. Merayakan kerapuhan segala bentuk representasi

Kerapuhan ini direspons oleh masyarakat dengan ketiadaan komitmen mereka terhadap segala bentuk kebenaran. Kebenaran diyakini hanya sebagai konstruksi dari pihak yang mempunyai kepentingan dan otoritas. Sejurus kemudian segala macam otoritas menjadi lumer. Orang-orang merayakan kesetaraan, kebebasan, keberagaman dengan imaji-imaji yang terus tumpang tindih. 

Yang fakta maupun yang fiksi, yang dengan-referensi dan yang tanpa-referensi, yang asli dan yang palsu. Realitas cyber juga mengakibatkan ketumpang-tindihan tersebut berlari dengan kecepatan yang tinggi. Kecepatan tersebut yang membuat makna menjadi mengambang. Dan dalam situasi yang demikian semuanya menjadi tidak ada yang bisa dipercaya akurasinya. Pada saat demikian, yang bekerja hanya satu, hasrat dan kesenangan pada permukaan dan tampilan (erotisme).

Masalahnya, segala perayaan yang berhulu pada hasrat tersebut mempunyai patokan nilai yang sama. Yaitu uang. Jadilah para pemodal mengelola hasrat tersebut dengan bingkai dan kemasan yang memanjakan erotisme dalam satu produk. Semua orang digiring ke arah yang sama (one dimension man), konsumsi. 

Peradaban manusia sekarang, pasca-literasi pun menjadi peradaban konsumsi, budaya permukaan, masyarakat erotis. Jargonnya adalah “dengan belanja aku ada”, pada akhirnya sekarang eksistensi manusia mewujud saat dia belanja dan memperoleh yang berbeda (difference).***


AWAL tahun depan (2013) Kota Cirebon akan menyelenggarakan sebuah hajat besar, pemilihan Walikota. Memang masih cukup lama hingga gelaran itu dilaksanakan, akan tetapi gemanya sudah dirasakan semenjak sekarang. Spanduk-spanduk, baligho, iklan media cetak. Online maupun elektronik menjadi media yang sudah sejak dini meramaikan hajat tahunan ini. Jargon dan janji para bakal calon pun diumbar dengan sangat merajalela.

Dari tahun ke tahun, apalagi pasca reformasi, pemilukada baik pemilihan wakil rakyat maupun pemilihan pimpinan daerah (walikota) selalu menjadi magnet tersendiri. Berbagai kepentingan untuk mmeperebutkan jabatan pimpinan sebuah kota selalu saja terjadi. Cita-cita memajukan dan mengembalikan kejayaan Kota Cirebon juga menjadi motif tersendiri bagi orang yang mencalonkan diri.

Cita dan keinginan inilah yang kerap kali menimbulkan kefanatikan dan tidak bisa menerima kekalahan. Untuk menjadi calon walikota saja perlu ratusan bahkan miliyaran rupiah. Sehingga rawan perselisihan. Belum lagi money politik dan bentuk kecurangan-kecurangan yang bisa memicu ketegangan dan kekerasan.

Pilkada yang harusnya menjadi momen di mana seorang warga negara menyalurkan amanat dan kedaulatannya kepada pimpinan daerah, selalu teraniya, terusik dan terganggu hak-nya. Konflik dan kekacauan inilah yang perlu dilihat dan diperhatikan secara jeli oleh aparat keamanan negara, dalam hal ini Kepolisian.

Netralitas Polisi dalam Pilkada

Selain masalah keamanan dan kelancaran pelaksanaan pilkada, netralitas kepolisian pun menjadi hal sangat penting untuk disoroti. Jika kita tilik dalam sejarahnya, pada tahun 1965, Polisi pernah diberlakukan dengan hukum militer, bagian dari doktrin ABRI. 

Pada Agustus 1967, keluar SK Presiden RI no. 132/1967, yang menetapkan  ABRI sebagai bagian organisasi dari Dephankam (Departemen Pertahanan dan Keamanan) yang mana kepolisian (AK, Angkatan Kepolisian) menjadi bagian darinya bersama Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). 

Tidak cukup sampai di situ, menyusul pula kemudian Keppres no. 80/1969 tentang integrasi penuh Polisi dalam ABRI baik secara yuridis formil maupun dalam pelaksanaannya.

Pada masa orde baru, Polisi ikut terlibat dalam ranah politik. Bergabung dengan ABRI dalam Fraksi ABRI di DPR, polisi yang harusnya menjadi aparat sipil berubah menjadi alat kepentingan rezim Soeharto. Dwi-fungsi ABRI sebagai aparat militer juga sebagai masyarakat sipil yang ikut terlibat dalam kancah politik inilah yang kemudian oleh masyarakat mendapat banyak kritikan. 

Hingga akhirnya, pada saat reformasi, polisi juga didorong untuk melakukan reformasi. Terbitlah kemudian Inpres pada bulan April 1999 melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 1999 tentang bagaimana langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Polisi dan ABRI. 

Kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkannya kebijakan lain berupa TAP MPR No. VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan Polri dan TNI, dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 Tentang Peran Polri dan TNI. Kebijakan ini mengakhiri status Polri di bawah garis komando ABRI selama Orde Baru.

Dengan pemisahan struktur organisasi ini aparat kepolisian diharapkan tidak lagi tampil dalam performance dan watak yang militeristik, dan dapat bekerja profesional sebagai aparat kepolisian sipil secara profesional.

Dalam pemilihan umum dan daerah, UU No. 10 tahun 2008 pasal 318 dengan tegas mengatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih. Hal ini dilakukan untuk menjaga profesionalitas Polisi. 

Polisi sebagai aparat sipil memang sebaiknya tidak ikut dalam percaturan politik. Fungsi dan tugas polisi adalah untuk mengamankan. Ikut campurnya polisi dalam politik hanya akan mencederai profesionalitas dan kemandirian lembaga. Sebagaimana pada orde baru, dimana polisi menjadi alat stabilitas politik dengan melakukan masyarakat sekehendak penguasa.

Dalam negara yang demokratik, negara dibentuk dan diselenggarakan oleh permusyawaratan masyarakat, dalam hal ini sipil. Dan polisi diciptakan dalam rangka bersama masyarakat sipil, bukan dengan penguasa, oleh karena itu berdirinya polisi di bawah garis Presiden juga masih perlu dipertimbangkan dengan seksama. 

Sesuai dengan prinsip demokrasi, maka seharusnya polisi mempunyai kenetralan dalam ranah politik, demi menjaga profesionalitas yang berdasar pada norma demokrasi yaitu keterbukaan (openness) dan akuntabilitas (accountability) serta tidak melakukan pelanggaran HAM dalam melaksanakan tugasnya.***
SIAPA yang tak kenal tape ketan. Makanan yang bisa dijumpai di wilayah Ciayumajakuning biasanya dibuat hanya saat hajatan. Di Kuningan, tape menjadi jajanan yang sangat istimewa. Tape ketan kuningan menggunakan bungkus dari daun jambu. 

Biasanya tape ketan hanya dibungkus dengan daun pisang. Aroma daun jambunya menambah kenikmatan rasa tape. Di daerah cigugur dan banyak daerah lain di kuningan pembuatan tape berbungkus daun jambu menjadi trend home industri.

Tape ketan ini berbahan baku nasi ketan yang dicampur dengan daun katuk sebagai pewarna alami. Kemudian setelah ditiriskan dan didinginkan, ketan tadi ditaburi dengan ragi, kemudian ketan tadi dibungkus dengan daun jambu yang telah dikukus dan dibersihkan terlebih dahulu. setelah itu ketan ditutup rapat agar proses fermentasi berjalan dengan baik. 

Tiga hari setelah penyimpanan tape ketan beraroma daun jambu yang khas pun sudah siap untuk di santap. Tape yang sudah matang ini bisa bertahan sampai sepuluh hari dengan catatan tidak terkena panas yang menyengat.

Salah satu produsen tape ketan adalah Mas Heru (46), rumah kecilnya yang terletak di lingkungan paleben kelurahan cigugur kabupaten kuningan menjadi sentra pembuatan tape ketan kuningan. Bersama istrinya, Wati (42) mas heru memulai usaha tape ketan sejak tahun 1994. 

Awal mulanya, wati adalah pekerja pembuat tape ketan, tapi karena sudah mempunya anak, penghasilan dari pekerjaan itu tidak mencukupi. Hingga akhrinya dia nekat buka sendiri usaha pembuatan tape ketan khas kuningan. 

Suaminya yang bekerja sebagai penjual es kelapa di Jakarta pada akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah dan memulai jualan tape ketan dengan menggunakan pikulan. Berjualan, menjajakan tape ketan berbungkus daun jambu dari rumah ke rumah.

Perjuangan dari pa heru dan istrinya tidak sia-sia. Pelan-pelan pemerintah dan beberapa dinas di Kabupaten Kuningan memperhatikan potensi ini dan berupaya untuk memberdayakan masyarakat pembuat tape. Mulai lah ada sistem pengemasan dalam bentuk ember hitam. 

Pelatihan dan program peminjaman modal usaha pun mulai diadakan. Hingga pada tahun 1997 sampai tahun 1998, pembuat tape seperti Mas Heru ini bisa memperoleh order sampai 15.000 bungkus, yang dengan harga yang sekarang dia bisa mencapai omset jutaan rupiah. 

Walaupun sekarang dia tidak mendapatkan omset sebesar itu, akan tetapi penjualannya relatif lancar. Prospek tape ketan ke depan sangat bermanfaat bagi keluarganya.

Saat ini, tape ketan Kuningan sudah menyebar ke berbagai daerah. Persebaran produk sampai ke Jakarta, Bandung, Cirebon, Brebes, Cilacap, Tegal, Ciamis, dan daerah lainnya. 

Peluang usaha yang terbuka lebar dengan semakin luasnya area pemasaran membuat masyarakat kuningan berbondong-bondong memproduksi tape ketan. Hampir di setiap rumah terdapat plang kecil bertuliskan “pembuat tape”, “tape manis dan harum”.***
LAGI dan lagi. Seakan kasus intoleransi tidak ada habisnya di wilayah Cireobon dan sekitarya. Pertengahan bulan Maret kemarin publik seperti dikejutkan oleh penembakan yang terjadi di GKI Indramayu. 

Meskipun dari olah TKP dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian memunculkan motif yang tidak ada kaitannya dengan masalah agama. Akan tetapi tetap saja, dalam konteks ini isu kekerasan atas nama agama terlanjur mengapung di pemukaan.

Kejadian ini seolah menjadi catatan lemahnya jaringan intelejen aparat dan juga sebagai tanda bahwa tingkat sentimen agama yang seringkali memunculkan kekerasan atas nama agama masih juga tinggi. Kejadian di GKI Indramayu tersebut juga mengingatkan kita pada kejadian bom bunuh diri di mapolresta Cirebon. 

Dalam kasus tersebut, pemahaman agama yang sedemikian rupa bisa membuat sesorang untuk tega menyakiti dan membunuh. Apalagi kalau bukan radikalisme agama yang masih subur dan bertebaran dalam kehidupan beragama di Cirebon.

Selain kasus di atas kiranya masih segar dalam ingatan bagaimana tahun (tahun 2011) tergambar wajah kehidupan beragama yang sangat memprihatinkan di Cirebon. Di tempat yang dulu Sunan Gunung Jati pernah memberikan saka, tiang penyangga untuk Klenteng Jamblang, kita disuruh melihat bagaimana ada warga yang menolak pemakaman jenazah Achmad Yosefa. 

Jangan juga melupakan penolakan terhadap Gereja Bethel di Pekiringan, penerbitan SK Walikota untuk menghentikan ibadah di GBI Pekiringan, pembubaran acara Paskah, dan penghentian Misa. Belum lagi aksi yang seringkali sangat meresahkan dari kelompok yang mengaku ormas salah satu agama.

Memahami Radikalisme

Dari catatan-catatan di atas kiranya sangat penting untuk memahami radikalisme agama sendiri. Hal ini dimaksudkan agar dapat pula menginsyafi peristiwa semacam itu dengan lebih baik dan menyeluruh untuk kemudian dapat mencegahnya terulang lagi. 

Banyak sekali teori yang coba menjelaskan tentang radikalisme, di sini akan ditampilkan satu saja penjelasan tentang radikalisme. Saat sekarang, radikalisme telah mengalami pergeseran makna. Dia lebih dekat maknanya kepada ekstremisme, padahal akar kata radikalisme sendiri adalah radix yang kurang lebih bermakna akar. 

Biasanya radikal mempunyai arti berfikir sampai ke akarnya. Tapi radikalisme dalam istilah yang digunakan seringkali dipahami sebagai tindakan yang tidak berkompromi dengan pendapat orang lain.

Sementara itu radikalisme yang bertumbuh dalam diri manusia dalam penjelasan filsafat mengandaikan relasi antara aku (I atau ana) dan liyan (other atau akhor). Aku selalu memandang segala sesuatu dengan kacamatanya. Begitupun saat dia memandang yang liyan. Dalam hubungan antara aku dan liyan ada beberapa bentuk relasi dan radikalisme adalah pandangan yang selalu melihat liyan sebagai yang mesti tunduk pada aku.

Semangat essensialis, yang meyakini bahwa yang hakiki adalah yang absolute mengakibatkan seorang yang merasa dekat, membela, meng-klaim terhadap yang absolute tersebut otomatis menganggap dirinya yang paling absolute dibandingkan yang lainnya. Aku benar dan yang liyan sebagai yang salah, keliru dan harus seperti aku

Padahal setiap dari yang liyan tersebut adalah aku dalam kediriannya. Jadi pandangan essensialis yang mengakibatkan radikalisme seperti ini sangat tidak bisa dimengerti dalam masyarakat yang teridiri dari multi komunitas.

Dari akar relasi antara aku dan liyan seperti inilah kemudian radikalisme lahir. Seringkali karena sifat essensialisnya, radikalisme tersebut tidak segan mempersilahkan pada tindak kekerasan. 

Karena kekerasan yang dia buat seakan-akan adalah jalan kebenaran menuju yang menurut dia absolute tadi. Dan kenapa radikalisme tumbuh subur dalam ajaran agama adalah karena agama bersifat absolute dan menuntut pemeluknya untuk taat dan berserah pada yang absolute.

Radikalisme dari kwantitasnya bisa dalam bentuk kecil dan besar. Yang besar bisa muncul ke permukaan dengan aksi nyata, juga bisa berupa kekerasan, pembunuhan dan pembantaian etnis sekalipun. Sedangkan radikalisme kecil tidak muncul di permukaan, akan tetapi hal tersebut masih ada di dalam ajaran agama sebagai watak absolute dari masing-masing agama itu sendiri.

Cukup jelas kiranya dari paparan di atas ada sesuatu yang meniscayaan agama adalah radikalisme itu sendiri. Tapi hal tersebut adalah teori dan konsepsi logika akal semata yang mencoba menjelaskan fenomena. 

Yang pasti dan nyata dalam keadaan kehidupan beragama yang dilingkupi oleh radikalisme di masing-masing agama akan sangat merisaukan dan mengacaukan kedamaian yang diidam-idamkan semua pihak, termasuk bangsa juga negara.***

Siapa bilang banjir hanya identik dengan air. Nyatanya banjir bisa juga karena banyaknya korupsi uang rakyat. Korupsi yang membanjir. Seperti banjir, korupsi bagi orang kita biasa saja, kewajaran, lumrah saja.

Hujan deras yang mengguyur daerah pantura Jawa Barat awal tahun ini (2012) mengakibatkan banjir. Kota Cirebon pun tergenang air yang mencapai ketinggian 70 sentimeter. Sebagian warga mengungsi, ada juga yang tercengan heran, “Kok bisa yah, Cirebon banjir”. Besoknya, belasan media, lokal maupun nasional menafsir banjir di Kota Cirebon tersebut. Ada yang mengatakan banjir tersebut karena curah hujan yang tinggi. Ada juga yang bilang karena air kiriman dari pegunungan. Ada pula yang bilang itu semua adalah wadal bagi proyek pembangunan sebuah kompleks perbelanjaan elit di tengah kota Cirebon. Apapun ihwal itu, banjir selalu menimbulkan kerugian, kecemasan, kerusakan, kepanikan, kemelaratan dan kehancuran manusia.

Di Cirebon, banjir tidak hanya dalam artian air. Dengan modus yang berbeda, banjir dengan wujud lain melanda Cirebon. Banjir ini sama-sama mengakibatkan efek yang yang tidak baik, bahkan memporak porandakan semua tatanan hidup. Dia jumawa, karena tidak bisa dikenali dengan kasat mata. Tidak juga bisa diramal ataupun diprakirakan sebelumnya. Tak lain dan tak bukan, banjir itu adalah banjir korupsi.

Cirebon, yang kata orang tua kita bilang adalah kota Wali telah menemukan satu zaman. Di mana kini para penyelenggara pemerintahannya mengalami banyak dosa dan pelanggaran. Pelanggaran ini terbilang sangat serius. Karena tindakan ini mencerminkan pengabaian amanat yang telah diberikan kepadanya. Amanat yang diakumulasikan dan dipercayakan masyarakat Cirebon melalui proses demokrasi yang adil dan beradab.

Korupsi melanda secara massif di daerah yang dulu sempat menjadi primadona perdagangan. Cirebon kita yang tercinta. Semuanya berawal dan menjadi jelas saat Majelis hakim Tipikor Jabar, pimpinan Eka Saharta Winata menyatakan Sunaryo (Mantan Walikota Cirebon) dan Suryana (Mantan Ketua DPRD kota Cirebon) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan korupsi, Januari kemarin. Sesuai dengan dakwaan subsider jaksa penuntut yakni Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu jo 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan dakwaan primer dari jaksa penuntut dinyatakan oleh hakim tak terbukti, sehingga keduanya dibebaskan dari ancaman pidana dakwaan primer yang lebih berat, dari Pasal 2 Undang-Undang Antikorupsi. Majelis Hakim berapologi, walaupun kedua terdakwa ini terbukti melawan hukum, akan tetapi mereka beruda tidak terbukti memperkaya diri ataupun orang lain. Dalam pertimbangannya pula, majelis hakim mengatakan bahwa kedua terdakwa terbukti menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan cara menyalahgunakan wewenang dan merugikan keuangan negara.

Para terdakwa secara bersama-sama telah mengakali aturan penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana APBD tahun 2004 untuk menilap duit rakyat atas nama dana penunjang kegiatan dan penghasilan anggota Dewan. Duit dari rakyat jelata, para petani miskin kota, pedagang kaki lima dan pengusaha yang kembang kempis itu dibagi meriah laiknya tawurji ke seluruh pimpinan dan anggota Dewan periode 1999-2004. Dengan tanpa dosa mereka menilap duit tersebut seolah-olah duit hasil tetes keringat rakyat tersebut adalah hak anggota Dewan atas nama biaya reses, bantuan kesejahteraan, tunjangan purnabakti. Juga sebagai biaya bantuan hukum dan transportasi pengacara, biaya transportasi, biaya mobilitas fraksi, biaya sosialisasi dokumen penganggaran, dana taktis, biaya persiapan reses, dan lainnyal. Total semua uang yang dikroyok para anggota dewan tersebut bernilai 4,9 Miliar rupiah. Fantastis!
Lanjut, hakim menyatakan para terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. "Menggunakan dana anggaran tak sesuai dengan peruntukan dan tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut dengan bukti penggunaan yang benar," katanya.
Kasus penyelewengan yang dilakukan oleh anggota dewan memang seringkali terjadi. Dari terbongkarnya kasus ini, kita mengetahui satu modus korupsi APBD. Modus ini diantaranya yaitu dengan melakukan pengeluaran yang tidak ada kegiatannya, pengeluaran yang kegiatannya tidak dilaksanakan, pengeluaran yang tidak ada bukti pendukung, pengeluaran tanpa bukti sama sekali, dan pengeluaran yang tidak seharusnya dibebankan kepada APBD.

No
Modus Pelanggaran
Nominal
1
Pengeluaran yang tidak ada kegiatannya
Rp.
2.800.000.000,-
2
Pengeluaran yang kegiatannya tidak dilaksanakan
Rp.
 980.500.000,-
3
Pengeluaran yang tidak ada bukti pendukung
Rp.
 757.150.000,-
4
Pengeluaran tanpa bukti sama sekali
Rp.
 40.000.000,-
5
Pengeluaran yang tidak seharusnya dibebankan kepada APBD
Rp.
365.000.000,-
Total
Rp.
4.942.650.000,-
Tabel: modus penyelewengan APBD 2004.

Kasus APBD gate sendiri menyita banyak perhatian publik. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, kasus ini menyeret banyak sekali mantan anggota dewan. Total ada sekitar 30 orang anggota DPRD Kota Cirebon periode 1999-2004 yang menjadi terseret. Selain jumlahnya yang fantastis, kasus ini juga terbilang kasus yang lama, berbelit-belit dan penuh intrik. APBD gate ini sebenarnya adalah kasus lama. Dia pernah disidangkan oleh kejari kota Cirebon pada tahun. Tapi kemudian kejari memutuskan bebas para tersangka. Ternyata pada tahun 2008 kasus ini kembali disidik oleh Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Polda Jawa Barat. Sebelumnya, kasus ini mengambil perhatian Komisi Yudisial. Mereka diam-diam beberapa kali turun ke Cirebon memantau proses persidangan.

Tidak hanya KY yang memberi catatan penting dalam kasus ini, ICW (Indonesian Corruption Watch) mengatakan bahwa kasus APBD gate kota Cirebon ini adalah contoh dari sekian banyak kasus korupsi di Indonesia yang didakwa bebas pada pengadilan tingkat pertama. Masih menurut ICW, model yang sama juga terjadi pada kasus dugaan korupsi dana APBD Kota Cirebon tahun 2001 yang diduga merugikan negara Rp1,3 miliar.  Total, menurut data ICW sampai akhir tahun 2004 saja ada sekitar 1.437 Anggota DPRD yang terlibat kasus korupsi di seluruh Indonesia.

Dari 30 mantan anggota DPRD yang tersangkut kasus tersebut (mempunyai status hukum yang berbeda-beda). Kesemuanya terbagi dalam 5 berkas. Berkas pertama dan kedua terdiri dari sembilan orang yakni Jarot Edi Sutarto, Ade Anwar Sham, Iing Sodikin, Citoni, Saftari Wartoyo, Dahrin Syahrir, Setiawan, Suyatno A Saman, dan Wawan Wanija. Sementara dalam berkas ketiga tercatat sembilan orang yaitu Agung Tjipto, Supriyatna, Z. Iskandar, Budi Permadi, Tajudin Sholeh, Samaun, Fajar Rivai, Santoso, dan Sukarela. Berkas keempat, menyeret Wakil Wali Kota Cirebon Sunaryo HW yang pernah menjadi anggota DPRD masa itu. Selain Sunaryo, mantan Ketua DPRD Suryana juga turut ditahan pada pertengahan Agustus lalu. Terakhir, di dalam berkas kelima ada nama Edi Suripno, Lili Eliyah, Joko Poerwanto, Iko Sukasa dan Azrul Juniarto.

No Berkas
Nama-nama
1
Jarot Edi Sutarto, Ade Anwar Sham, Iing Sodikin, Citoni, Saftari Wartoyo, Dahrin Syahrir, Setiawan, Suyatno A Saman, dan Wawan Wanija.
2
3
Agung Tjipto, Supriyatna, Z. Iskandar, Budi Permadi, Tajudin Sholeh, Samaun, Fajar Rivai, Santoso, dan Sukarela.
4
Sunaryo HW dan Suryana.
5
Edi Suripno, Lili Eliyah, Joko Poerwanto, Iko Sukasa dan Azrul Juniarto.
Tabel: Berkas pemeriksaan APBD gate dari Tipikor Jawa Barat.

Peran Kepolisian dalam Memberantas Korupsi

Itulah sekelumit kisah APBD gate yang menggemparkan jagat Cirebon. Dan kisah itu pula yang membuat kita bertanya-tanya ada apakah dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon? Nyatanya dari kasus tersebut terbukalah hijab yang melindungi kredibilitas Cirebon dalam aral sejarah dan kehidupan nasional. Kasus itu juga yang mengingatkan kita bahwa ada banyak sekali kasus-kasus yang sedang disidangkan, kasus yang sedang disidik, dan kasus yang sudah menjalani vonis sepanjang satu dekade terakhir ini.

Penegak hukum dalam hal ini Kepolisian (berdasarkan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1981), Kejaksaan (berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004), dan KPK (menurut Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002) mempunyai tugas dan kewenangan secara normative untuk menyelesaikan masalah korupsi. Hal ini akan sangat berat terutama bagi lembaga kepolisian yang pada tahun 2008, dikategorikan sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Selain memperbaiki citra dan kredibilitasnya, sambil berlari kepolisian juga harus sigap dalam menangani masalah ini.

Masayarakat juga diharapkan turut aktif dalam usaha memberantas korupsi. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam mencegah tindak pidana korupsi tersebut. Oleh karena itu, masyarakat juga mempunyai hak-hak yang selama ini kurang diketahui oleh kebanyakan orang. Masyaraka berhak mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai kewajiban pejabat yang berwenang atau Komisi untuk memberikan jawaban atau menolak memberikan isi informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat. Di samping itu untuk memberi motivasi yang tinggi kepada masyarakat.

Potensi Korupsi Ada di Setiap Lembaga

Potensi korupsi itu ada di APBD karena sebagaimana analisa dari Dadang Kusnandar di Blakasuta edisi pertama 14 desember 2003. Dia mengatakan bahwa belajar dari APBD tahun 2003, belanja pemerintah kota terbagi dalam dua kategori besar. Belanja rutin dan belanja pembangunan. Kedua pos belanja tersebut tidak dibagi dalam prosentasi yang balance. Untuk biaya pembangunan DPRD hanya mengalokasikan 30 persen saja dan sisanya untuk belanja rutin. Anggaran untuk belanja rutin yang sangat besar ini sangat berpotensi untuk dikorupsi, menurutnya.

Tidak hanya di lembaga tinggi Negara semacam DPRD saja, korupsi juga terjadi dalam hamper seluruh lembaga yang ada di Negara kita. Menurut data ICW, dari 14 lembaga negara yang mempunyai potensi paling besar untuk korupsi adalah pemerintahan kabupaten (pemkab) dengan jumlah 246 kasus disusul kemudian pemerintah kota (pemkot) yang memiliki 56 kasus. Dan kemudian peringkat ketiga, yakni seluruh lembaga di pemerintah provinsi (pemprov) dengan jumlah 23 kasus. Urutan berikutnya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai 18 kasus korupsi. Keenam, kementerian.

Selanjutnya adalah BUMD, DPRD/DPR (10 kasus Rp 8 miliar), perguruan tinggi (7 kasus Rp 12 miliar), pengadilan (4 kasus Rp 2 miliar), kejaksaan (4 kasus Rp 0,8 miliar), Ormas atau LSM (2 kasus Rp 24 miliar), dan seterusnya.

Sementara itu menurut KPK khusus dalam kementrian, yang dinilai berada dalam posisi yang rawan korupsi adalah Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), serta Kementerian Koperasi dan UKM. Masing-masing dengan indeks integritas 5,37, Kemenakertrans 5,44, sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM meraih 5,52.  

Lain dengan ICW dan KPK, Transparency International (TI)-Indonesia pada juni 2009 menempatkan DPR dalam urutan pertama lembaga terkorup. Hasil tersebut mengambil alih posisi Kepolisian pada 2008 lalu yang menempati urutan teratas. Menyusul kemudian institusi peradilan, partai politik, sektor bisnis, dan media.

Secara umum, di Indonesia, sebagaimana yang dilaporkan oleh Transparency International (TI) kembali meluncurkan Corruption Perception Index (CPI). Tahun ini CPI mengukur tingkat korupsi dari 183 negara, dengan rentang indeks antara 0 sampai dengan 10, di mana 0 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat korup, sementara 10 berarti negara yang bersangkutan dipersepsikan sangat bersih. Dua pertiga dari negara yang diukur memiliki skor di bawah lima, termasuk Indonesia.

Pada tahun ini, 5 negara dengan skor tertinggi adalah Selandia Baru, Denmark, Finlandia, Swedia, dan Singapura. Sementara negara-negara dengan skor terendah (5) adalah Uzbekistan, Afghanistan, Myanmar, Korea Utara, dan Somalia. Sementara Indonesia dalam CPI skornya adalah 3.0. Bersama dengan Indonesia, ada 11 negara lain yang mendapatkan skor 3.0 dalam CPI tahun ini. Negara-negara tersebut adalah Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname dan Tanzania. Indonesia dan negara-negara tersebut menempati posisi 100 dari 183 negara yang diukur. Di kawasan ASEAN, skor Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand. Sementara Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar skornya lebih rendah dari Indonesia.

TI (Transparency International)‐Indonesia juga merilis CPI yang meliputi 33 ibukota propinsi ditambah 17 kota lain yang signifikan secara ekonomi. Rentang indeks antara 0 sampai dengan 10; 0 berarti dipersepsikan sangat korup, 10 sangat bersih. Dan ternyata Cirebon adalah kota dengan ICP terendah bersama dengan Pekanbaru (3,61). Alias kota dengan indeks persepsi korupsi yang paling buruk se-Indonesia. Sementara yang paling bersih adalah Kota Denpasar yang mendapatkan skor paling tinggi (6,71), disusul Tegal (6,26), Solo (6,00), Jogjakarta dan Manokwari (5,81).

Akhirnya, pemerintah selaku badan penyelenggara negara, hendaknya  melakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan komprehensif untuk menutup peluang korupsi dalam proses perijinan usaha, pajak, dan bea cukai. Melakukan perbaikan menyeluruh pada institusi penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, lembaga pengadilan, dan KPK. Dan melakukan penegakan hukum yang keras terhadap terhadap siapapun, politisi, mafia hukum dan pejabat publik tingkat tinggi yang terlibat korupsi, tanpa kecuali. Selain itu, Kepolisian, Kejaksan, Pengadilan dan masyarakat pun harus saling bahu-membahu dengan kewenangan dan kapasitasnya masing masing. Bergerak dan tidak ragu menghilangkan praktik-praktik korupsi di Indonesia. Dengan begitu akan tercipta satu gerakan nasional dalam memberantas korupsi, satu langkah menuju Indonesia bebas korupsi. (Disarikan dari berbagai sumber).***