BERITA bohong (hoax) menjadi masalah yang cukup pelik yang dihadapi masyarakat digital sekarang ini. Pada saat kita mulai merayakan kebebasan informasi yang semakin egaliter dan massif, ternyata terdapat residu yang begitu mengganggu. 

Cita informasi yang mudah, murah dan bermanfaat sirna begitu saja dengan semakin banyaknya berita yang tidak benar. Alih-alih mendapat informasi yang bermanfaat, masyarakat sekarang banyak dijejali berita palsu mengandung fitnah dan provokasi. 

Ada pernyataan yang cukup relevan bahwa anugerah yang besar selalu diiringi dengan tanggung jawab yang besar. Kemudahan berkomunikasi lewat jejaring sosial harusnya selalu dibarengi dengan kearifan menggunakannya. Kalau tidak, maka bencana informasi siap menerjang segalanya.

Pada 10 Januari 2017, dua desa di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, terlibat konflik gara-gara hoax. Sekira 90 rumah di lokasi tersebut rusak, sementara para korban mengungsi dan mengalami trauma yang tidak ringan. Konflik berawal saat sebuah akun Facebook dari satu desa yang menyebutkan seorang warga desanya tewas dikeroyok warga desa tetangga. Berita yang disebarkan tersebut bohong belaka, sebab orang yang meninggal merupakan korban kecelakaan tunggal.

Peristiwa nahas tersebut menyadarkan kita bahwa internet memberikan pengaruh ke semua lini kehidupan manusia. Tidak hanya di Indramayu, dampak buruk berita bohong juga melanda sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Berita bohong dan ajakan menarik uang secara serentak (rush money) akhir tahun kemarin juga memberikan efek kejut yang luar biasa bagi pemerintah. 

Tak heran jika Presiden Jokowi berkali-kali mengingatkan betapa pentingnya kita mencegah berita bohong tersiar luas. Untuk memastikan tak ada lagi berita bohong, Jerman bahkan mengancam akan mendenda Facebook miliaran rupiah untuk setiap berita bohong yang ditampilkan. Bagi masyarakat dunia, hoax adalah ancaman serius bagi demokrasi karena ia bisa membelokkan informasi yang berdasar nalar kepada informasi yang berdasar emosi belaka.

Seorang calon pemimpin bisa menyiarkan kebencian dan kekerasan rasial, berdasar agama atau identitas tertentu yang berpotensi menyulut emosi satu kelompok demi mendapatkan popularitas. Internet dan media sosial menjadi medium yang pas untuk membakar emosi massa. Dalam kasus terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS, para pengamat meyakini bahwa kampanye yang penuh diskriminasi-lah yang membuatnya menang. 

Dengan bantuan media sosial, Trump membakar emosi voters meskipun janjinya berseberangan dengan konstitusi. Setelah dilantik, kebijakan-kebijakan Trump terus mendapat banyak tentangan dari warganya sendiri. Akibatnya, stabilitas negeri dengan pengalaman demokrasi yang matang itu terganggu.  

Peristiwa ganjil di AS menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara lain untuk menyikapi serius ancaman berita bohong. Segala upaya dilakukan termasuk dengan memblokir situs atau akun tertentu. Tapi bagi negara demokrasi, termasuk Indonesia, memblokir informasi sama saja dengan mengkerangkeng kebebasan informasi. 

Penyebaran berita bohong tak bisa diselesaikan dengan cara memberangus kebebasan berpendapat. Lalu seperti apa jalan yang perlu dilakukan? Di sinilah pentingnya menguatkan peran pers untuk menumbuhkan kedewasaan masyarakat dalam mencerna informasi.

Rendahnya Literasi

Zaman digital mengubah karakter pembaca menjadi lebih instan. Selain semakin bebas mengemukakan pendapatnya di media sosial, masyarakat jadi semakin sering membaca informasi secara singkat dan memercayainya meski tanpa verifikasi. Informasi dengan minim pencernaan itu disebarkan dengan begitu derasnya. 

Belum lagi, informasi yang berpotensi viral seringkali adalah berita yang mengaduk-aduk emosi dan tak jarang memunculkan sentimen primordial berbasis suku, ras, agama, ataupun pilihan politik tertentu.

Berita palsu mempunyai daya kejut yang mampu menggiring netizen (masyarakat internet) terlibat secara emosional dan lupa mencernanya dengan menggunakan nalar. Kealpaan nalar dalam konsumsi informasi salah satunya disebabkan rendahnya budaya literasi bangsa kita. 

Fenomena maraknya hoax di Indonesia disebut sebagai pertemuan tak imbang antara tingkat pemakaian internet yang tinggi dengan hancur leburnya tingkat literasi. Bangsa ini belum cukup dewasa untuk menerima anugerah luar biasa dari kebebasan yang ditawarkan internet.

Tentang betapa hancurnya tingkat literasi bangsa Indonesia sudah disinggung secara ‘nyinyir’ oleh Mohamad Sobary. Dalam tulisannya pada tahun 2014 lalu, budayawan dan esais ini menyebut bangsa Indonesia sebagai ‘Umat yang Jarang Membaca’. 

Betapa tidak? Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pada tahun 2012 pernah mencatat indeks membaca bangsa Indonesia hanya 0,001. Artinya, dari 1.000 orang hanya satu orang yang membaca. Sungguh indeks yang tidak membanggakan, bahkan Sobary menyebut indeks tersebut bukan terendah, melainkan ‘terkubur di bawah tanah’.

Pada 2014, UNESCO kembali merilis sebuah data yang di dalamnya menyebutkan bahwa anak-anak Indonesia membaca hanya 27 halaman buku dalam satu tahun. Itu berarti hanya 2,25 halaman buku yang dibaca anak Indonesia setiap bulannya atau hanya 0,1 halaman buku setiap harinya. 

Pada 2016, World’s Most Literate Nations, Central Connecticut State University menempatkan literasi Indonesia di posisi ke-60 dari 61 negara. Data yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan lembaga dalam negeri. Pada 2015, Kajian Perpustakaan Nasional di 12 Provinsi dan 28 kabupaten/kota di Indonesia mencatat minat baca masyarakat termasuk dalam kategori rendah (25,1).

Begitu rendahnya literasi berbanding terbalik dengan sangat ‘cerewetnya’ masyarakat Indonesia di media sosial. Twitter Indonesia mencatat sebanyak 1,4 miliar cuitan dihasilkan oleh netizen di Indonesia selama 2016. Angka ini menobatkan Indonesia sebagai Negara Twitter yang paling ‘cerewet’ sedunia. 

Selain itu, Asosiasi Jasa Internet Indonesia (AJII) dan Polling Indonesia mencatat 132,7 juta orang (51,8 persen dari total penduduk) di Indonesia telah menggunakan internet per November 2016. Di mana sekitar 69,9 persennya merupakan pengguna internet dari perangkat ringan seperti telepon pintar.

Meski banyak pendapat yang berbeda tapi data-data di atas cukup untuk menyimpulkan bahwa hoax akan terus berkembang di Indonesia. Jika diibaratkan hoax adalah sebuah pohon, maka internet adalah tanahnya sedangkan literasi yang rendah adalah humusnya. Pohon perusak tersebut akan tumbuh lebat jika pemilik kebun tak mengantisipasinya dengan baik.

Berharap Pada Pers

Di atas telah disebutkan bahwa peran pers harus lebih dikuatkan untuk membendung serangan informasi bohong. Internet memang menghadirkan kemudahan tapi cara kerja komputer tidak pernah kita sangka akan membawa dampak yang cukup serius bagi penyebaran hoax. Algoritma yang dibangun komputer, internet dan media sosial tak bisa mendeteksi niat jahat dan kandungan buruk satu konten berita.  

Kemudahan membuat akun media sosial maupun website membuat setiap orang bisa dengan gampang menciptakan kebohongan demi menangguk untung semata. Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan ada sekitar 700.000 hingga 800.000 situs bermuatan negatif, seperti pornografi, penipuan, berita bohong, dan radikalisme. Kepercayaan masyarakat pada kredibilitas informasi yang disebarkan melalui media sosial pun semakin turun.

Pada situasi seperti inilah, harapan masyarakat terhadap kredibilitas informasi kembali pada pers, terutama media cetak. Profesionalitas pers dengan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum disebarkan ke publik menjadi jaminan kredibilitas informasi. Kredibilitas inilah yang dijaga dengan sangat ketat melalui lembaga sepeti Dewan Pers hingga Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu, peran pers membangun kedewasaan masyarakat dalam mencerna informasi pun perlu dikuatkan. Penguatan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya pers harus mampu hadir tak berjarak dengan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat. Media cetak harus mampu menjadi lembaga media plus lembaga sosial yang berinteraksi aktif dengan masyarakat.

Kedua, pers harus bisa beradaptasi dengan zaman yang terus berubah. Lembaga pers tradisional harus bisa merebut hati generasi milenial yang sudah menjiwai internet. Mereka yang berusia 18 hingga 35 tahun harus didekati secara berbeda. Media cetak penting untuk mempunyai dan terus mengembangkan versi online dan koran versi digitalnya. Strategi ini ampuh untuk merebut perhatian anak-anak muda.

Akhirnya, membendung derasnya berita bohong dengan memblokir situs-situs dan akun media sosial tertentu saja tidak akan pernah cukup ampuh. Jauh lebih penting adalah mengedukasi generasi muda bangsa Indonesia untuk melek literasi agar terbiasa mencerna informasi dengan nalar.***



*Dimuat di Fajar Cirebon, Rabu 19 April 2017.
**Ilustrasi: geotimes.co.id

PRIBUMISASI Islam bukan hanya ihwal Islam yang begitu akomodatif terhadap kearifan lokal belaka, tapi ia juga mengandaikan sebuah budaya yang benar-benar siap dan terbuka menerima nilai-nilai asing. Hipotesa ini berangkat dari asumsi bahwa setiap budaya harus lebih dulu memiliki kedudukan setara sebelum perpaduannya menghasilkan sebuah tegangan kreatif. Kedudukan setara ini memungkinkan kedua entitas saling melengkapi dan menyempurnakan. Jadi prinsip kesalingan (resiprokal) tak boleh dilepaskan sama sekali untuk bisa menjelaskan pribumisasi Islam di Nusantara secara lebih utuh.

Berangkat dari hipotesa tersebut, kajian mengenai betapa budaya Nusantara sangat mengakomodasi nilai-nilai asing menjadi penting dilakukan. Mengingat wacana pribumisasi Islam baru sebatas pada elaborasi Islam yang ‘lentur’ saat menerima nilai-nilai lokalitas. Kajian ini bisa kita awali dengan melacak beberapa catatan mengenai sejarah masa lampau, ingatan kolektif masyarakat, arkeologi maupun yang bidang lainnya yang terkait.

Dalam Mitra Satata: Kajian Asia Tenggara Kuna, arkeolog Agus Aris Munandar mengatakan bahwa salah satu ciri dari bangsa Austronesia di Asia tenggara (termasuk Indonesia) adalah mereka mampu berinteraksi dan berdialog dengan budaya luar yang datang. Kemudian unsur kebudayaan luar itu menjadi luluh dan perlahan menjadi miliknya sendiri. Tentu saja apa yang dikatakan Munandar menarik untuk didalami lebih jauh karena kesimpulan ini pun mendapat banyak tentangan.

Dia pun melacak watak peradaban Nusantara yang unik ini dengan berdasar pada teori yang mengatakan bahwa asal muasal bangsa Austronesia adalah satu koloni sebelum akhirnya dipisahkan oleh permukaan air yang naik akibat pencairan es di kutub pada zaman Pleistosen. Menariknya, meski seorang arkeolog, Munandar tak ragu menggunakan mitos untuk merekonstruksi sejarah peradaban tersebut.

Dia menganalisis beberapa mitos dari berbagai daerah di Asia Tenggara dan sekitarnya. Dia mencermati mitos Suku Daya Ngaju, Batak, Nias, Sumba, Flores, Minahasa, Toraja, Kanekes, asal-usul manusia di pulau Jawa, Aji Saka, bangsa Aboribin di Australia, bangsa Ifugao di Filipina, Thailand, Cina, hingga cerita dalam mitologi Hindu. Dari sekian banyak cerita tersebut kuat kemungkinan bahwa mitos-mitos tersebut bukan sekadar cerita rekaan irasional melainkan sebuah ingatan kolektif masyarakat yang terbiaskan oleh rentangan zaman. Percaya atau tidak, semua mitos yang dicermati Munandar mempunyai beberapa kesamaan tema.

Meskipun bercerita tantang sosok yang berbeda tapi beberapa kesamaan ada di dalam cerita-cerita tersebut. Ada cerita tentang banjir besar, cerita tentang sebuah pohon hayat, cerita tentang penghormatan terhadap gunung dan cerita tentang perahu. Dari kesamaan tema-tema tersebut, kuat diduga memang dulu bangsa Austronesia berasal dari satu koloni yang terpisah gegara banjir besar. 

Mereka yang selamat dan menghuni kepulauan Nusantara adalah mereka yang ‘diselamatkan’ pohon-pohon besar, naik ke atas gunung ataupun naik perahu. Tak heran jika pohon-pohon besar dan puncak gunung menjadi tempat yang amat istimewa dalam peradaban di Nusantara.

Hingga masa jauh ke depan, ingatan kolektif orang-orang yang menghuni pulau-pulau di Nusantara tak pernah lupa bahwa mereka yang berada nun jauh di seberang lautan sana tak lain adalah saudara. Maka, bangsa yang terpisah ini mengidentifikasi bangsanya bukan sebagai tanah, pulau, benua atau land, melainkan Tanah Air. Bukan hanya daratan tapi juga lautan, karena yang berada di seberang lautan sana juga saudara.

Lebih jauh, Primadi Tabrani pernah mencoba membandingkan watak manusia kepulauan seperti Indonesia dengan watak manusia benua seperti Eropa dan lainnya. Menurutnya, watak manusia kepulauan cenderung dengan perdamaian dengan orang asing. Sementara watak manusia benua cenderung berseteru dengan yang berbeda, apalagi yang asing.

Hal ini dia buktikan dengan banyaknya pertempuran di negeri yang ada di tengah benua dan harmoninya negeri-negeri kepulauan. Bagi Tabrani, Indonesia merupakan kebalikan dari apa yang terjadi di Eropa. Di Indonesia tercipta bangsa dulu baru kemudian muncul suku yang beraneka ragam. Berbeda dengan orang benua yang mulai dengan etnik dulu kemudian baru bangsa.

Keberadaan bangsa di kepulauan Indonesia yang memiliki peradaban mandiri dan mempunyai ciri yang kuat diakui banyak ilmuwan, salah satunya adalah sejarawan Belanda, Bernard H.M. Vlekke. Dia meyakini bahwa ketika India pertama menetap di Kepulauan Indonesia mereka tidak berjumpa dengan orang-orang yang tidak beradab, yang bisa dengan seenaknya mereka cekoki dengan budaya mereka sendiri.

Yang terjadi saat itu adalah intensitas hubungan Indonesia-India dan pada akhirnya orang Indonesia meminta sumber kekuatan India, monumen, ajaran dan ilmu gaib dari India. Negara-negara di Indonesia sudah ada sebelum mengadopsi peradaban asing, tapi pengaruh asing itulah yang membuat mereka jadi ‘vokal’.

Peradaban yang dimaksud Vlekke adalah sebuah local genius yang mampu mengatasi agama-agama. Ia adalah sebuah kebiasaan ‘menerima kultus baru tanpa menolak yang lama’. Banyak penguasa di Indonesia menganut Buddhisme tapi ini tidak dengan sendirinya berarti Buddhisme menjadi agama ‘resmi’ dengan menyingkirkan semua keyakinan dan praktik agama lain.

Perang agama jarang terjadi dalam sejarah pulau Jawa, bahkan ketika Islam masuk. Penjelasan yang lebih masuk akal atas peristiwa-peristiwa tersebut adalah bahwa keputusan menganut Buddhisme atau Shiwaisme adalah urusan yang ditentukan para raja. Dan bahwa masuknya satu agama baru tidak menimbulkan perubahan mendasar dalam praktik pemujaan popular. Walaupun mungkin ada tambahan unsur-unsur baru. Juga tidak ada tuntutan terhadap rakyat banyak untuk menganut ajaran Buddha atau secara eksklusif menyembah dewa-dewa Shiwais.

Bingkai ‘menerima kultus baru tanpa menolak yang lama’ sepertinya digunakan oleh Vlekke untuk menafsirkan data-data historis yang tidak bisa dipahami orang Eropa seperti dia. Baginya, berganti-gantinya agama dalam setiap kurun sejarah tak pernah sekalipun terdapat perselisihan dan pertumpahan darah atas nama agama cukup mengherankan.

Bahkan, salah satu dinasti Singhasari memadukan dua agama yang jelas berbeda yang kemudian disebut Shiwa-Buddha atau dalam sejarah popular disebut agama Hindu-Buddha. Padahal, dalam kenyataannya tak ada agama yang mencampuradukkan Hindu dan Buddha. Yang seperti ini hanya ada di Nusantara.

Segala ajaran apapun diterima dengan baik oleh orang-orang Nusantara dan lambat laun ajaran tersebut menjadi miliknya, dalam artian sudah tak sama lagi dengan ajaran dari daerah asalnya. Hindu di Bali tak sama dengan Hindu dari India, Buddha di Kalimantan tidak sama dengan Buddha di Tiongkok, pun Islam di Jawa tak pernah sama dengan Islam di Arab.

Semua itu karena tegangan yang terjadi antara dua entitas, religiositas dan lokalitas menjadi sebuah energi kreatif yang luar biasa hingga menciptakan peradaban sendiri yang berbeda dari peradaban manapun juga. Di sinilah letak kecerdasan para pendiri bangsa yang mempertahankan mati-matian falsafah bangsa, Pancasila yang mengakomodir semua agama. Juga bentuk negara kesatuan yang merupakan kesadaran total tentang tanah dan air, Nusantara.

Jadi, pemahaman dan gerakan keagamaan yang akhir-akhir ini terus mengumandangkan syariatisasi negara dan islamisasi negara merupakan sebuah langkah mundur kalau tak bisa dikatakan ahistoris. Sebab, sejak awalnya Nusantara adalah sebuah bangsa yang terbuka menerima segala perbedaan suku, agama, bahasa, warna kulit dan sebagainya.
***



*Artikel dimuat HU Fajar Cirebon, 11 April 2017. Merupakan cuplikan dari makalah yang disampaikan dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan CSPC di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada 6 April 2017. 

Ilustrasi: jalandamai.org

KABAR terputusnya rambut Syarif Syam, sang pengelana dari Suriah zaman Sunan Gunung Jati (sekira abad ke 15-16 M) begitu melegenda. Legenda rambut panjang seorang pemuda ini sering dimaknai sebagai simbol kesombongan dan putusnya rambut itu sebagai simbol dari runtuhnya segala ketakaburan manusia. Pemuda itu akhirnya diceritakan takluk oleh kiai yang bisa memotong rambutnya: Sunan Gunung Jati. Penaklukkan tersebut berlanjut pada pengakuan menjadi murid.

Kalau dicermati, kerangka legenda tersebut sangat dramatik karena menyandingkan ‘kekuatan baik’ dan ‘buruk’ dalam panggung. Pada saat yang sama, cerita ini juga bekerja sebagai legitimasi kekuatan dan kesaktian Sunan Gunung Jati saat menyebarkan agama Islam di Cirebon. Dalam dunia panggung, kebenaran datang dari kemenangan saat terjadi konflik antara ‘yang baik’ dan ‘yang buruk’ berlangsung sengit.

Cerita masa lalu yang diwartakan dengan gaya drama panggung di Cirebon terutama disebarluaskan lewat wayang cepak dan masres. Keduanya menghadirkan masa lalu dalam sebuah medium kontestasi antara hitam dan putih. Hal ini dinilai positif karena bisa menarik para penonton dan pendengar. Tapi di sisi lain, karena bingkai darma panggung ini, rekonstruksi sejarah dari cerita lisan menjadi sulit dilakukan.

Masa lalu yang ‘memanggung’ dalam masa kini menghadirkan sejarah yang penuh dengan daya imajinasi dan fiksi. Bumbu-bumbu cerita muncul karena seorang pelaku panggung (dalang) selalu mengandaikan psikologi penonton dalam setiap cerita yang dibawakannya. Dalam pengandaian tersebut, muncul daya kreasi yang tumbuh atas dasar keinginan dan kenyamanan penonton. Sejarah faktual pun akan menjadi sangat absurd tatkala panggung memaksa pelakunya menuruti ketakjuban.

Ketakjuban inilah yang sesungguhnya menjadi kebutuhan dasar panggung. Cerita yang biasa saja, tokoh yang biasa saja dan sejarah biasa akan hambar saat dipersembahkan di atas panggung. Penonton butuh dinamika dan ketakjuban. Kalau kita penggemar wayang cepak dan masres pasti akan dengan mudah menemukan dinamika dan ketakjuban itu hampir di sepanjang pertunjukkan.

Penonton yang dahaga perlu diobati dengan pertunjukkan yang tidak biasa dan mengundang decak kagum. Dengan begitu, cerita rakyat yang melalui panggung lebih sebagai sebuah skrip drama dibandingkan sebuah ingatan kolektif masyarakat tentang masa lalu. Meskipun isi ceritanya berbahan dasar sebuah ingatan kolektif masyarakat.

Lalu, adakah harapan untuk merekonstruksi sejarah dari cerita-cerita masa lalu yang dikemas secara dramatik itu? Tentu saja cerita sebagai sebuah simbol dari peristiwa masa lalu maupun fenomena sosial masyarakat masih bisa dibaca dan diinterpretasikan ulang – baik dengan analisis hermeneutika, semiotika maupun folklor—untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Islam Cirebon

Misalnya, cerita mengenai putusnya rambut Syekh Magelung oleh Sunan Gunung Jati bisa diinterpretasikan untuk tujuan mengetahui watak Islam yang dikembangkan di Cirebon pada masa itu.

Salah satu sumber lokal dari Desa Karangkendal mengatakan bahwa Syekh Magelung datang ke tanah Jawa tidak dengan tangan hampa, melainkan membawa dua perahu besar. Perahu pertama bermuatan bahan makanan dan perbekalan selama perjalanan dari Suriah ke Jawa. Perahu kedua berisi kitab-kitab ajaran Islam yang hendak ia pakai selepas berlabuh di pulau Jawa. Informasi ini tidak terdapat dalam naskah maupun buku-buku yang menjadi rujukan utama sejarah Cirebon.

Sesampainya di pesisir Cirebon, Syekh Magelung yang hendak menyebarkan Islam dengan kitab-kitab agamanya itu diberikan saran yang mendalam dari seorang yang mendiami daerah tersebut. Orang tersebut mengatakan bahwa orang Jawa tidak memerlukan banyak kitab karena yang dibutuhkan orang Jawa adalah dua kalimat syahadat.

Ahmad Hamam Rochani membeberkan keberatan orang Cirebon terhadap Syekh Magelung tersebut dalam bukunya yang bersumber dari naskah Kuningan. Adapun menurut Rochani, orang yang menyarankan Syekh Magelung tersebut tak lain adalah orang pertama yang dia jumpai di daerah muara Kali Kedung Pane – sekarang masuk daerah Pasindangan— Syekh Bentong.

Sedangkan sumber lokal Karangendal mengatakan orang yang menyampaikan saran tersebut adalah Pangeran Cakrabuana. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah Sunan Gunung Jati, yang sekaligus memotong rambutnya yang panjang.

Saya sendiri melihat, kisah rambut Magelung  yang terpotong hanya sebatas simbol dari peristiwa ‘ditolaknya’ niatan Syekh Magelung untuk menyebarkan agama Islam yang bersumber dari kitab-kitab. Rambut yang panjang itu tak lain merupakan simbol dari ilmu agama yang sangat berlimpah yang ditulis banyak ‘alim dan digunakan di Suriah. Tapi, kitab tersebut memuat hanya pengetahuan dan pengetahuan itu merupakan konstruksi peradaban yang berbeda dengan peradaban di Jawa.

Dari sini kita bisa mengetahui bahwa penduduk asli Cirebon sudah mempunyai peradaban yang mandiri sebelum Syekh Magelung datang. Dengan melihat karakter keagamannya, agama Islam datang saat para penduduk asli memeluk agama Kesahyangan atau menurut Agus Sunyoto agama Kapitayan.

Agama ini memiliki inti ajaran dengan kecenderungan esoteris oleh karenanya amat lentur untuk menerima keyakinan dari luar, termasuk Islam. Hanya saja, Islam yang akan mudah masuk ke sanubari masyarakat adalah Islam yang juga sama esoterisnya: mistisisme Islam. Dalam hal ini, Islam yang bisa terjiwai dalam diri orang-orang Cirebon.  

Dengan begitu, agama apapun bagi orang Cirebon yang penting adalah bukan sesuatu yang berada di luar manusia, tetapi sesuatu yang berasal dari dalam diri menusia itu sendiri. Sehingga tidak diperlukan otoritas dalam beragama. Tidak perlu kitab-kitab dan pengetahuan yang njelimet. Beragama dengan model ini mengedepankan aktualisasi diri sebagai subjek peradaban dibandingkan tunduk pada aturan kaku yang membelenggu subjek.

Beragama bukan merupakan upaya memberhalakan sosok melainkan upaya mengenali diri. Saat sudah bisa mengenali diri, agama akan membawa manusia mengenali Tuhannya. Mungkin ini yang menyebabkan kenapa ajaran wahdatul wujud menjadi primadona di Cirebon karena kesadaran beragama orang Cirebon lebih dekat kepada jargon dalam Islam: man ‘arofa robbahu faqod ‘arofa robbahu.

Berislam bukanlah tentang aturan-turan dari luar diri yang mendisiplinkan tubuh dan jiwa dengan sangat kaku. Tapi ia datang dari dalam, dibangkitkan dan akhirnya manusia bisa mengendalikan diri dari setiap hasrat yang mempunyai daya merusak amat besar. Sisi Islam yang demikian akomodatif terhadap kearifan lokal diserap, sisanya yang begitu kaku dan memaksa ditolak dengan halus.

Mengenai Islam yang begitu akomodatif terhadap nilai-nilai lokal juga diungkapkan oleh Dr. Mahrus el-Mawa dalam disertasinya tentang naskah Sattariyah wa Muhammadiyah. Menurutnya, simbolisasi iwak telu sirah sanunggal dalam ajaran tarekat Sattariyah di Cirebon merupakan salah satu bentuk pergumulan yang sangat intim antara Islam dan kearifan lokal Cirebon. 

Pada akhirnya, Islam Cirebon menjadi peradaban sendiri yang berbeda dengan Islam di daerah lainnya. Islam ini menjadi Islam yang toleran dan terbuka terhadap segala jenis perbedaan agama. Maka wajar bila tak ada masalah saat banyak para pedagang dari luar negeri datang ke Cirebon, meskipun berbeda agama.

Sunan Gunung Jatipun menikahi seorang putri dari Tiongkok dan pada akhirnya paham kebinekaan itu muncul dalam kebijakan, petatah-petitih dan arsitektur keraton Cirebon yang memadukan banyak unsur dari berbagai negara. Cirebon pun tumbuh menjadi kota terbuka bagi siapa saja. Nilai ini menjadi spirit luar biasa yang semakin mengokohkan paham kebangsaan Nusantara yang mengatasi segala agama-agama.*** 



Ilustrasi: nu.or.id
Kompas, Selasa 4 April 2017.

Semar dengan tubuh subur itu tertawa menyambut tamu. Itulah bagian dari kerajinan gerabah dalam pameran Antara Sitiwinangun dan Pagerjurang Bayat di Bentara Budaya Jakarta, yang berlangsung 4-9 April ini. Pameran ini menampilkan gerabah dari Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan Desa Pagerjuang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Dengan berbagai kreasi, perajin bertahan menyapa pasar tanpa meninggalkan warisan tradisi. Gerabah memang sempat terpuruk oleh modernitas.

Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon PRA Natadiningrat, yang bersama artis Lola Amaria membuka pameran ini, mengenang bagaimana di masa kecilnya ia menggunakan celengan dan peranti minum dari gerabah. "Sekarang orang menggunakan dispenser, atau bahan plastik," kata Arief.

Karena desakan ekonomi, perajin gerabah di Dusun Caplek dan Dusun Kebagusan, Sitiwinangun, sempat beralih menjadi pembuat kerajinan dari bahan ban bekas. "Dulu tahun 1970-an ada lebih dari seribu perajin gerabah. Kini tinggal sekitar 36 keluarga perajin gerabah," kata Ratija Brata Menggala, Kuwu atau Kepala Desa Sitiwinangun. Begitu pula kaum muda di Pagerjuang enggan bekerja menekuni kerajinan gerabah yang ditekuni leluhurnya.

Merawat budaya

Inovasi dilakukan oleh para perajin di Pagerjuang dan Sitiwinangun. Celengan, kendi, tungku dari Pagerjuang, berubah dari desain konvensionalnya. Anglo atau tungku yang semula berfungsi sebagai alat pemasak di dapur diubah berukuran lebih kecil dan berfungsi sebagai pemanas masakan. "Sekarang kami bisa mengekspor gerabah ke Eropa," kata Antonius Triyanto, seniman dan perajin dari Bayat.

Celengan model punakawan seperti Semar, Cungkring, atau Ceblok dari Sitiwinangun kini menjadi penyangga kap lampu, atau patung berbagi ukuran.

Tidak semata memburu rupiah, para perajin juga berusaha merawat warisan budaya. Mereka tidak ingin kehilangan identitas yang diturunkan leluhur mereka. "Dengan gerabah, kami kembali pada jati diri budaya bangsa kita," Kata Arief Natadiningrat. (XAR)