MEMBACAI kembali tulisan teman-teman fasilitator Sekolah Cinta Perdamaian (Setaman) membuatku merasa bahwa menyebarluaskan semangat toleransi itu tidak mudah. Pekerjaan ini sangat susah bahkan mungkin sedikit gila.

Betapa tidak, mereka harus berjibaku, telaten, mengenalkan dengan sabar dan tentu saja mengalami banyak penolakan. Minimalnya mereka ‘mencicipi’ menjadi korban stigma. Tapi pekerjaan itu tetap mereka lakukan. Ini hebat.

Setaman digelar di lima daerah, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Di lima daerah tersebut, fasilitator-fasilitator Setaman yang kebanyakan anak-anak muda menularkan gagasan, semangat dan nilai toleransi di tengah bangsa yang beragam.

Mereka melampaui cara mengampanyekan toleransi dan pluralisme melalui paparan teoritis. Mereka mencoba mendobrak dengan melakukan pembumian nilai-nilai itu kepada anak-anak muda.

Mereka melatih diri terlebih dulu sebagai fasilitator untuk kemudian menjadi fasilitator untuk anak-anak muda lain di lima daerah. Bersama Kepala Setaman Alifatul Arifiati, mereka kemudian menuliskan ‘pahit manisnya’ menjadi fasilitator.

Setahu saya fasilitator yang terlibat menulis ada delapan orang. Mereka adalah Zaenal Abidin, Koidah, Makmuri, Neneng Alfiyah, Muhammad Mu’tasimbillah, Ayub Al Ansori, Ida Ad’hiah dan Lika Vulki.

Melakukan pembumian berarti mereka harus melakukan pendalaman materi tentang toleransi dan pluralisme sekaligus menghantarkannya kepada peserta sebagai sebuah pengalaman.

Pekerjaan tersulitnya mungkin adalah membantu peserta untuk mempunyai pengalaman toleransi itu sendiri, sebagai sebuah pengalaman yang mencerahkan. Pengalaman ini akan sangat berguna untuk membantu mengikis kepicikan.

Radikalisme muncul diawali dari kepicikan pemahaman. Bahwa pemahamannya adalah yang paling benar dibandingkan dengan yang lain. Andai kepicikan itu kawin dengan ideologi tertentu, maka ia selangkah lagi menjadi ekstremisme bahkan terorisme.  

Anak-anak muda yang belum mencapai kedewasaan pemikiran maupun emosional sangat rentan terjerembab ke dalam pemikiran sempit. Apalagi, anak muda banyak merujuk bahan bacaan agama dari internet dibandingkan mengaji atau bertanya kepada kiai.

Alhasil, anak-anak muda menjadi sasaran empuk berbagai paham yang menyimpan kepicikan berpikir.

Saya mencatat, pekerjaan fasilitator Setaman ini semakin tidak mudah karena beberapa alasan teknis . Mereka dan para pengelola sekolah harus mencari peserta dari beragam latar belakang agama dan etnis. Selintas mungkin ini hal mudah, tapi di lapangan, mencari peserta dari agama yang berbeda amat susah.

Selain itu, tidak semua sekolah yang bersedia melepas siswanya untuk ikut kegiatan selama 2-3 hari ini. Jejaring Fahmina Institute dan para pengelola Setaman cukup membantu masalah ini. Tapi tetap saja, masalah utamanya tak terpecahkan.

Segala hambatan tersebut tidak merusak semangat pengelola dan fasilitator Setaman. Buktinya, kegiatan ini bisa berlangsung di lima daerah dengan frekuensi minimal 2-3 kali di tiap daerah.

Hasilnya, banyak bermunculan kader-kader perdamaian baru yang terus mengkampanyekan semangat dan nilai-nilai toleransi di bumi Nusantara ini. Capaian ini sudah cukup menggemberikan.

Mendengar kata ‘Setaman’ sendiri saya jadi teringat lagu anak-anak yang menyiratkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme bangsa. Kebinekaan itu melekat dan bersemayam di dalam diri bangsa ini.

 Begitu dalamnya persemayaman hingga kadang membuat nilai-nilai itu seperti tak terlihat wujudnya, tapi sesungguhnya ada. Kita tak pernah menyangka lagu yang berjudul ‘Kebunku’ karangan Ibu Sud menyimpan begitu banyak pesan kebinekaan.

Lihat kebunku penuh dengan bunga
Ada yang merah dan ada yang putih
Setiap hari kusiram semua
Mawar melati semuanya indah

Lagu ini memamerkan keberagaman yang berada dalam bangsa Indonesia dalam bait pertama. Istilah ‘kebunku’ tak lain adalah analogi dari ‘Indonesiaku’. Di dalam Indonesia sendiri, tumbuh manusia-manusia yang harum bak bunga, menyenangkan dan ramah penuh kesopanan.

Bait berikutnya, tersirat pesan bahwa kita semua memang berbeda-beda, ‘ada yang merah’ dan ‘ada yang putih’. Dan untuk melestarikan agar tetap harum, maka semuanya harus dirawat dengan baik, ‘disiram setiap hari’.

Lagu ini juga berpesan bahwa semua masyarakat yang berbeda-beda itu harus diperlakukan adil dan setara, karena satu sama lain memiliki kedudukan yang sama sebagai anak bangsa dan sebagai warga negara: mawar, melati, anggrek, kemuning, dan sebagainya, semua sama indahnya.

Akhir kata, Setaman dalam bacaan lagu ini adalah subjek yang menyirami itu semua. Menyirami paham-paham toleran agar ‘kebunku’ tidak porak poranda.[]  


PERTENGAHAN Maret 2017 kemarin, publik dihebohkan dengan turunnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kota Cirebon. Mereka memeriksa beberapa orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon terkait penjualan tanah di Jalan Cipto. 

Meskipun kasus ini masih terlalu dini untuk disimpulkan tapi ini cukup membuat masyarakat terperanjat. Apalagi mengingat Cirebon mempunyai catatan yang tak terlalu baik ihwal tindak pidana korupsi.

Ingatan publik tentu tak akan pernah lupa dengan tragedi korupsi yang pernah menjerat sekitar 30-an anggota DPRD Kota Cirebon periode 1999-2004. Kasus korupsi ini menjadi korupsi paling besar dalam sejarah pemerintahan Cirebon. Korupsi ini dilakukan secara berjamaah dan tentu saja mencoreng muka ‘kota wali’ ini.

Tidak cukup sampai di situ, pada 2010 Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK-Indonesia). TII membidik pelaku bisnis di 50 kota dengan total 9.237 responden. Dan Kota Cirebon berada di posisi terbawah bersama Kota Pekanbaru.

Meskipun survei tersebut hanya menangkap potensi tindak korupsi dari persepi pelaku usaha, akan tetapi hal itu cukup menjadi pijakan bahwa citra Cirebon masih buruk di mata pengusaha. Para pemimpin daerah, anggota dewan, dan pejabat pemangku kebijakan di Cirebon kerap tersandung masalah korupsi.

Yang terakhir tentu kita mengikuti perjalanan kasus bansos di Kabupaten Cirebon dan pungli pegawai Disdukcapil. Kasus bansos bahkan menjerat Wakil Bupati yang sampai sekarang masih menjadi DPO. Sungguh memberantas korupsi dan membangun citra Cirebon sebagai daerah yang bebas korupsi masih jauh dari angan kalau tidak bisa dikatakan mustahil.

Dan tentu saja masih banyak lagi kasus korupsi lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu baik yang baru dilaporkan, disidik, disidangkan, ataupun yang sudah divonis di pengadilan. Segala peristiwa ini cukup mengusik nalar sehat kita. Umumnya kita akan bertanya, bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi?

Korupsi di Daerah
Hingga Maret 2016, dari 541 kepala daerah, ada 360 kepala daerah terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di berbagai tingkatan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga yang sudah diputus. Modusnya beragam mulai dari yang bermain di ranah perizinan, mempergunakan kewenangan di ranah sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi atau suap.

Akar dari semua tindakan tersebut adalah penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Kepala daerah sebagai jabatan yang mempunya kewenangan yang sangat besar pasca otonomi daerah mempunyai sisi buruk yang tek perprediksi sebelumnya. Kepala daerah sangat leluasa ‘mengatur’ jalannya pemerintahan di daerah. 

Bagus jika berjalan dengan baik, tapi tak sedikit yang terperosok ke dalam jurang korupsi. Tak jarang modus korupsi mereka berkelindan dengan persekongkolan antara kepala daerah, elit birokrat dengan aktor-aktor politik di DPRD.

Faktor pendorongnya banyak tapi yang paling kentara adalah tingginya modal politik untuk dalam kontestasi pilkada. Banyak aktor pemerintah daerah akhirnya gelap mata karena untuk menutup ‘utang’ saat Pilkada. 

Mereka mencari sumber pembiayaan politik yang berbiaya mahal tersebut. Bahkan sering terdengar desas-desus bahwa kepala daerah terpilih harus pintar-pintar membagi ‘jatah’ kepada aktor-aktor politik yang dianggap berjasa saat pemenangannya. Jika tidak, tentu akibatnya akan buruk. 

Kadang kepala daerah tertentu tidaklah bermaksud memperkaya diri tapi karena berada pada medan politik berbiaya tinggi maka sangat tinggi kemungkinan membuat siapapun terjerumus ke dalam tindak korupsi. Maka ada orang yang bilang bahwa sangat sulit menghindarkan diri dari habitat koruptif saat berada di dalam siklus dunia politik yang gelap gulita dan penuh jebakan. 

Satu contoh kepala daerah yang bersih di Jawa Tengah pada akhirnya harus berkorban kehilangan banyak harta pribadinya demi ongkos yang mahal itu. Dia harus rela menutup banyak kios dagangnya.

Budaya Koruptif
Juni 2011, contekan massal terjadi di SD Negeri Gadel 2 Surabaya. Seorang anak, putra Ibu Siami, dipaksa wali kelasnya memberikan contekan secara massal kepada teman-temannya pada saat Ujian Nasional (UN) SD. Bahkan sebelum UN ada simulasi pencontekan massal segala. 

Tidak setuju dengan tindakan guru sekolah tersebut, Ibu Siami melaporkan kasus ini ke Dinas Pendidikan setempat. Akibat perbuatan guru wali kelas tersebut, Dinas Pendidikan kemudian memberi hukuman mutasi dan penurunan pangkat kepada oknum guru dan kepala sekolah yang dianggap ikut bertanggung jawab.

Warga sekitar sekolah yang tidak lain orang tua murid-murid SDN Gadel 2 tidak terima dengan hukuman tersebut, mereka marah kepada Ny Siami dan keluarganya. Warga berunjuk rasa dan mengecam Ny Siami yang dianggap sok pahlawan, dan puncaknya warga mengusir keluarga Ny Siami keluar dari kampung. 

Keluarga yang menolak tindak koruptif seperti keluarga Ny Siami pada akhirnya menjadi ‘musuh bersama’.

Edgard H. Schein mengatakan bahwa ‘budaya dipahami sebagai asumsi dasar yang diketahui secara bersama-sama dan dianggap benar secara internal maupun eksternal sehingga perlu diteruskan kepada anggota masyarakat baru atau generasi berikutnya.’ 

Budaya koruptif dalam kasus UN di atas menunjukkan kepada kita bahwa saat semua orang ‘sepakat’ dengan ketidakjujuran maka kejujuran menjadi nilai yang patut ‘dipersalahkan’.

Dalam kajian psikologi kontemporer, diketahui bahwa di dalam diri manusia ada hasrat ultima. Ia adalah hasrat manusia untuk mengejar dan menggapai yang lebih dari yang sudah dia raih. 

Hal ini yang membuat manusia terus berkembang dan tidak pernah berdiri di atas titik peradaban yang sama. Hasrat ini yang menggerakkan roda peradaban. Tapi hasrat ini pula yang menimbulkan banyak kerusakan. Maka hasrat inilah yang jika tanpa dibarengi dengan ajaran moral agar manusia tidak merajalela tanpa batasan.

Sigmund Freud, pencetus psikoanalisa menjelaskan manusia dari tiga aspek: id, ego dan superego. Id adalah aspek kepribadian yang sadar. Ia pembawaan sejak lahir. Id adalah watak binatang dalam diri manusia. Id hanya berprinsip pada kesenangan dan kebutuhan yang harus diwujudkan dengan segera. 

Sementara ego berprinsip pada realitas, apakah dorongan id ini bisa ditunaikan atau tidak. Aspek ketiga adalah super-ego yang menampung semua standar internalisasi moral dari masyarakat. Super-ego memberikan pedoman tentang nilai, mana yang pantas dan mana yang tidak.

Sistem dan Aktor
Kekuasaan sendiri pada dasarnya bersifat korup (koruptif). Oleh karenanya Montesqieu mencetuskan trias politika yang membagi kekuasaan menjadi tiga sama rata: eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

Tiga kuasa ini sama tinggi dan bisa saling menjegal satu sama lain dengan tujuan membatasi kewenangan lembaga negara. Pembagian kekuasaan ini tak lain adalah langkah menciptakan sistem yang diharapkan menjadi pengekang id yang tak terkendali. Sistem menjadi ego dan super-ego.

Oleh karenanya pemberantasan korupsi di daerah harus memperhatikan dua hal penting secara sekaligus, pembenahan sistem sekaligus aktor politik dalam waktu bersamaan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena saling menunjang satu sama lain. 

Dalam sosiologi, pendekatan mikrososiologi (aktor) maupun makrososiologi (sistem) sudah usang dan pendekatan yang lebih baru menggabungkan keduanya.

Perbaikan sistem berkait dengan penggunaan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Semakin akuntabel dan transparan pemerintah semakin kecil kemungkinan korupsinya. Meskipun kemungkinan untuk bergeming tetap ada. 

Seperti pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (online) melalui LPSE masih bisa ‘diakali’ dengan negosiasi di luar sistem tersebut. Sehingga yang muncul ke permukaan adalah transaksi yang sudah diatur sebelumnya.

Perbaikan sistem juga harus dilakukan dengan membenahi sistem pemilihan. Selama ini pemilihan kepala daerah terkesan sangat transaksional. Sistem pemilihan transaksional semacam ini pada akhirnya hanya melahirkan pemimpin-pemimpin tak berkualitas yang punya tujuan mencari keuntungan-keuntungan tertentu dibandingkan menyejahterakan orang banyak.

Perbaikan sistem juga harus dibarengi dengan perbaikan aktor. Sumber daya manusia atau aktor-aktor politik daerah harus mempunyai kredibilitas dan moral yang tinggi. Masalahnya, peningkatan kualitas para pemimpin daerah tak akan terjadi tanpa kaderisasi partai yang baik. 

Seringkali partai harus ‘mengambil’ sosok di luar partai yang punya popularitas dan elektabilitas yang tinggi dan menggadaikan ideologi partainya. Kaderisasi yang mampet tentu berujung pada hasil yang kurang maksimal.

Terakhir, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN harusnya membuat elit di daerah sadar bahwa mereka adalah representasi penyelenggara negara di daerah. 

Oleh karenanya mereka harus benar-benar meyakinkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pengurus partai.***



Ilustrasi: Flickr.com
 
Ilustrasi: Pixabay
ADA yang menarik saat Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi menerima penghargaan dalam acara yang digelar Badan Perempuan PBB dan Forum Kemitraan Global di Markas Besar PBB, Manhattan, New York, AS, Rabu 20 September 2017 lalu. Dalam sambutannya, Retno mengatakan bahwa sebagai perempuan dia dikaruniai naluri keibuan. 

Dengan naluri itu, dia menjalankan tugas-tugasnya. Menteri Luar Negeri RI perempuan pertama itu yakin, semakin banyak naluri positif itu digunakan, dunia akan semakin damai.

Menurut saya, pernyataan Ibu Retno ini secara tersirat menghadirkan kembali sebuah narasi perlawanan femininitas terhadap hegemoni maskulinitas. Bahwa sifat keperempuanan itu tak selamanya lemah dan berada di bawah sifat kelaki-lakian. Bisa jadi, justru sifat keperempuanan itulah yang akan mengubah dunia menjadi lebih baik. 

Jauh sebelum zaman ini, perempuan memang dipercaya sebagai aktor penting yang membuat kehidupan menjadi makmur. Dalam mitologi di Jawa dan Bali ada kepercayaan tentang Dewi Sri, dewi kesuburan. Sosok feminin ini sering menjadi simbol bagi kemakmuran dan pertanian. 

Bahkan masyarakat percaya dialah lambang dari sosok yang merawat dan menjaga. Ia adalah ibu kehidupan. 

Perempuan juga dianalogikan sebagai bumi. Tanah yang tenang dan menghidupi kehidupan. Rakyat Indonesia bahkan menyebut tanah airnya sebagai Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi adalah simbol nilai-nilai bangsa yang meyakini bahwa keperempuanan adalah tempat untuk berteduh, berlindung dan pulang. 

Sifat-sifat perempuanlah yang niscaya akan memberi, menjaga dan merawat bumi.

Perempuan dan laki-laki diciptakan Tuhan dalam kedudukan yang sama, sama-sama manusia yang ditinggikan derajatnya. Oleh karenanya semua manusia mempunyai peran yang sama untuk membuat kehidupan di dunia menjadi lebih baik. 

Kalau selama ini peran perempuan dibatasi, perempuan hanya mengurus pekerjaan di dalam rumah, urusan domestik, maka jelas itu sebuah kekeliruan besar.

Peran perempuan di ranah publik nyata-nyata amat dibutuhkan. Menteri Retno adalah salah satu contoh kontemporer yang patut kita renungkan kembali. Peran aktif Indonesia dalam konflik di Rakhine, Myanmar menjadi perhatian dunia. 

Pujian pun datang kepada negara terutama kepada Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang bergerak lincah menggunakan senjata diplomasinya membela kemanusiaan.  

Selain Retno, di Indonesia kita juga menyaksikan betapa Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti memainkan peran sebagai pendobrak asumsi bias gender: bahwa perempuan itu cukup diam saja di rumah. Nama terakhir bahkan masuk dalam 100 wanita berpengaruh dunia tahun 2017 versi survei BBC. 

Dalam lansiran BBC, Menteri Susi menegaskan kembali bahwa setiap manusia harus menghilangkan pembatas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah setara.

Ihwal kiprah perempuan di ranah publik, belum lama ini, Singapura juga memilih Halimah Yacob sebagai presiden sekaligus menahbiskan diri sebagai perempuan pertama yang menduduki posisi publik tertinggi di negara itu. Tentu kita akan menantikan apa yang bisa dilakukannya untuk negaranya, dan dunia.

Asumsi bahwa perempuan kurang akalnya atau kalah cerdas dibandingkan laki-laki, dengan begitu, jelas tidak lagi relevan. Asumsi bias gender tersebut sekarang dengan mudah bisa kita patahkan, tentu saja jika kita melihat fakta-fakta yang ada dengan pikiran jernih. Banyak perempuan yang kecerdasannya jauh di atas rata-rata laki-laki. 

Justru dengan karakternya yang khas, menurut saya, perempuan bisa membawa perbedaan yang menggembirakan. Oleh karenanya, perempuan harus diberikan kesempatan yang sama untuk berkiprah di wilayah publik.

Saya sendiri masih suka miris melihat nasib perempuan yang belum juga membaik. Kesempatan meraih pendidikan yang tinggi memang sudah banyak diperoleh para perempuan Indonesia, tapi angka kekerasan terhadap perempuan masih tetap tinggi. Bahkan cenderung terus meningkat tiap tahunnya. 

Perempuan pun masih kerap dianggap sebagai manusia kedua setelah laki-laki.

Kalau kita melihat kiprah perempuan-perempuan hebat di atas, harusnya masalah yang terus mendera mereka tak perlu lagi terulang. Langkah penting harus dimulai dari mengikis asumsi bahwa perempuan adalah manusia kedua setelah laki-laki. 

Perempuan dan laki-laki keduanya memiliki kedudukan yang sama tingginya, tak ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Tuhan pun, setahuku tak pernah menomorduakan perempuan.[]


Tulisan pertama kali diterbitkan di mubaadalahnews.com.